Disetujui Kemendagri, Akhirnya Pemkot Bitung Siap Bayarkan TPP ASN

BITUNG - Setelah sekian lama menunggu akhirnya Petambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara tahun anggaran 2022 akhirnya disetujui Menteri dalam Negeri.

Hal ini dibuktikan dengan terbitnya  Surat No. : 900/4127/Keuda, tertanggal 8 maret 2022, tentang persetujuan tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara tahun anggaran 2022, yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah yakni Dr. Drs. A.Fatoni MSi, yang ditujukan kepada Walikota Bitung.

Baca juga: Pemerintah Susun Perpres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OP)

Wali kota Bitung Maurits Mantiri menyampaikan bahwa segera merealisasikan pembayaran TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bitung.  Akhirnya terjawab.

" Setelah adanya persetujuan Mendagri terhadap pemberian TPP ASN tahun 2022. maka Saya langsung menginstruksikan kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah untuk segera proses  pembayaraannya.” Kata Mantiri, Kamis (10/03/2022)

Baca juga: Diresmikan Presiden Jokowi, Edy Rahmayadi Harapkan Pantai Bebas Parapat Jadi Magnet Wisatawan

Melanjutkan, supaya diketahui bersama Sambuang Mantiri bahwa tambahan penghasilan pegawai itu bukan hak dari ASN, artinya kepala daerah dapat memberikan TPP ASN tersebut di saat Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan.

Menurut Mantiri Pemerintah tidak dapat merealisasikan hal tersebut jika persetujuan Mendagri belum dikeluarkan.  Pemerintah kota Bitung pun tidak ada istilah tahan tahan TPP seperti info yang beredar.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Resmikan Tujuh Pelabuhan dan Empat KMP di Kawasan Danau Toba

Mantiri juga mengingatkan, standar pengelolaan keuangan di Kota Bitung saat ini sudah sangat baik sehingga segala sesuatu harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

" Perlu disampaikan, Pemerintah kota Bitung mendapatkan persetujuan dari Kemendagri ditahap pertama, artinya masih banyak daerah yang masih berjuang utk mendapatkan persetujuan mendagri tersebut.” Jelas mantiri.

Baca juga: Sinode GKE Katingan Hibahkan Tanah Bangun Puskesmas Tumbang Lahang

Sementara itu Kepala  Badan Keuangan dan Aset Daerah Frangky Sondakh menjelaskan bahwa akan segera menindaklanjuti instruksi Walikota dan segera merealisasikan pembayarannya.

Lanjutnya, Bahwa Dalam Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kata Sondakh  dijelaskan bahwa pemberian TPP ASN  diatur dengan peraturan pemerintah, Dan jika peraturan Pemerintah belum ada,   maka pemberian TPP  harus mendapatkan persetujuan Menteri dalam Negeri setelah mendapatkan Rekomendasi dari Menteri Keuangan.

Baca juga: Tony Rosyid: Jika Jakarta Bebas Banjir, Apakah Ibu Kota akan Tetap Pindah?

Perlu disampaikan lanjutnya Menurut Sondakh untuk mendapatkan persetujuan pemberian TPP tahun 2022 ini, tahapannya adalah yang pertama harus ada persetujuan Biro Organisasi Kemendagri terkait validasi atas distribusi TPP ASN.

Setelah itu disampaikan kepada dirjen Keuangan Daerah. Dan Kemudian masing - masing Pemda termasuk kota Bitung menyampaikan permohonan persetujuan TPP ASN melalui aplikasi Sipd.Dan setelah lengkap kata Sondakh Dirjen Keuangan daerah menyampaikan semua data kepada Dirjen perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk diverifikasi apakah sudah sesuai atau tidak. .Terakhir, hasil rekomendasi dari Kementerian Keuangan ke Kementerian dalam Negeri.

" Setelah semua tahapan itu dilalui maka Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuannya kepada masing masing daerah termasuk salah satunya pemerintah kota Bitung. itu secara umum gambaran bagaimana mendapatkan persetujuan TPP.” Jelas frangky sondakh.

Pemerintah kota Bitung pun  mengucapkan selamat dan sukses atas di lantiknya Dr. Drs. Agus Fathoni, MSi sebagai Direktur jJenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

(AH)

Baca juga: Berkomitmen Prioritaskan Pelayanan Publik, Maurits Hengky Gelar Rapat Evaluasi